asmaulhusna

Jumat, 23 November 2012

Studi Wilayah Negara Kerajaan Arab Saudi



(Sistem Hukum Dan Hukum Keluarga Arab Saudi)
Siska Lis Sulistiani
Abstract
Saudi Arabia is  the kingdom state, the king is  leader of authority  from saudi family. Islam is the formal religion and base of country. According the laws of qur’an and sunah the prophet muhammad pbuh. And the base law is shariah. Three legal  institution which overcome the law problem. Once, mahkamah syari’ah, second fatwa institution and the hisbah institution.
Keyword :Saudi Arabia, kingdom, institution and religion.
1.      Pendahuluan
Arab Saudi merupakan negara yang menggunakan sistem kerajaan atau monarki. Hukum yang digunakan adalah hukum syariat Islam dengan berdasarkan pada pengamalan ajaran Islam yang juga didasari oleh pemahaman sahabat nabi terhadap Al-Quran dan Hadits.
Di samping sistem hukum syariat, hukum yang dilaksanakan pemerintah Saudi juga menerapkan regulasi-regulasi dan juga membangun lembaga-lembaga untuk menangani kasus-kasus yang tidak dicakup oleh syariat. Arab saudi termasuk Negara Islam yang hukum keluarganya bersifat uncodified law, itu berarti hukum keluarga Islam di Negara tersebut belum diatur dalam bentuk tertulis. Tetapi sejak tahun 1950-an, negara Arab Saudi melalui dekrit kerajaan telah mengesahkan sejumlah peraturan yang meliputi berbagai masalah kehidupan sosial, misalnya perdagangan, kebangsaan, penyuapan, pertambangan, perburuhan tenaga kerja jaminan sosial dan pertahanan sipil.
Arab Saudi dikenal sebagai salah satu Negara muslim terbesar dan dikenal pula sebagai tempat awal mula Islam  masuk. Kemudian Negara ini juga dikenal sebagai Negara yang menjadikan Al-Quran dan Hadits sebagai dasar konstitusinya dengan Madzhab Hanbali sebagai madzhab Negara, Tahir Mahmood meng-kategorikan Saudi Arabia pada negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara tradisional, di mana hukum Islam tidak beranjak menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Dengan melihat latar belakang sejarah hukum Islam, wilayah jazirah Arab awalnya menganut mazhab Maliki[1]. Hal-hal di atas berimplikasi pada penerapan hukum publik maupun hukum privat di Negara tersebut khususnya hukum keluarga. Maka di sini pemakalah akan mencoba mengulas tentang hukum keluarga Islam di Arab Saudi. Sebelum itu, berikut uraian dan sistem hukum yang diterapkan di Arab Saudi :
2.      Sejarah Singkat Arab Saudi
Arab Saudi yang merupakan tempat tumbuhnya Islam pertama kali, gejolak politik yang terjadi selalu sejalan dengan perkembangan keislaman di kawasan ini. Sa’udiyyun (keuarga sa’ud) yang menjadi nenek moyang keluarga Sa’udiyyan yang berkuasa sekarang telah berdiri sejak 1446 M dan menetap di Wadi Hanifah.
Setelah melalui tujuh generasi, Sa’ud ibnu Mukram memerintah al-Dar’iyyah. Peletak dasar keamiran bagi keluarga Sa’udiyyah adalah anaknya yang bernama Sa’ud Ibnu Muhammmad Ibnu Mukran (1724-1765 M). Oleh karena itu tempat mereka setelah berkembangnya disebut al-Dar’iyyah[2]. Setelah beberapa saat, kekuasaan mereka semakin berkembang, maka inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Arab Saudi yang ada sekarang.
Sosok Muhammad ibnu Wahab yang dikenal memiliki pemikiran yang berpengaruh di Saudi Arabia sampai saat ini, awalnya ia pergi ke Basrah, al-Ahsa, Huramailah dan Uyainah. Disetiap kota itu pula ia selalu mendapat cacian hingga akhirnya ia pergi ke al-Dar’iyyah yang kemudian ia medapatkan sambutan sejumlah orang, termasuk amirnya ketika itu Muhammad Ibnu Sa’ud Ibnu Mukran II. Disinilah Muhammad Ibnu Abdul Wahab menyampaikan dakwahnya tentang hakikat tauhid[3].
3.      Betuk Negara
Dalam lintasan sejarah kerajaan Arab Saudi  pada tahun 1750 Muhammad bin Saud bergabung dengan Muhammad ibn Abdul Wahab (seorang reformis Islam) menciptakan satu entity politik baru.  Selama kurang lebih 150 tahun keluarga Saud bersaing dengan Mesir pada masa emporium Usmaniya. Persaingan untuk merebut semenanjung Arab terutama untuk menguasai kota suci Mekah dan Madinah[4]. Raja Abdul Aziz al Saud, ingin membangun  negara Arab Saudi  sebagai negara yang modern dan disegani di mata dunia internasional, maka pada tahun 1902 sampai 1932 melakukan ekspansi penaklukan tehadap kerajaan-kerajaan kecil di semenanjung Arabiyah. Kekuasaan raja Abdul Aziz al Saud semakin kuat dengan kerajaan-kerajaan kecil itu berhasil ditaklukan dan disatukan menjadi kerajaan Arab Saudi, diantaranya mempersatukan kerajaan Najd dan Hijaz (1932) dan membentuk kerajaan Arab Saudi[5].
Negara Arab Saudi berbentuk kerajaan, kepala negaranya adalah seorang raja yang dipilih oleh dan dari keluarga besar Saudi. Nama Arab Saudi diambil dari kabila Saudi. Dalam  jabatannya raja, dia juga merupakan kepala keluarga besar Saudi, yang paling dituakan di antara kepala-kepala suku (qabilah) yang terdapat dalam wilayah kerajaan, pemuka para ulama dan yang terakhir sebagai pelayanan dari dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Raja dibantu dengan dewan menteri mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan judikatif. Lembaga  legislatif disebut dengan Majlis Syura yang anggota-anggota ditunjuk dan diangkat oleh raja. Walaupun demikian tidak juga dapat dikatakan kekuasaan raja Arab Saudi itu tanpa batas (absolut), tetap seperti dalam teori, raja harus tunduk kepada hukum (syari’ah) jika raja melanggar syari’ah (hukum Ilahi) merupakan alasan yang kuat untukk menurunkan raja dari jabatannya[6].  Pembagian tugas dalam kerajaan Arab Saudi diantaranya:
a)      Badan Eksekutif:
Dewan Menteri (Council of Ministers/Majlis Al-Wuzara) terdiri dari: PM (Raja bertindak sebagai ketua), Wakil PM, Menteri-Menteri, Menteri Negara, dan Penasehat Raja. Dewan Menteri bertemu setiap hari Senin membahas kebijakan pemerintahan dan pengawasan pelaksanaannya. Masa tugas para menteri selama 4 tahun dan dapat diperpanjang[7]
b)     Badan Legislatif:     
Majelis Permusyawaratan (Majlis Ash-Shura/Consultative Council) dibentuk tanggal 1 Maret 1992. Semula keanggotaannya hanya 60 orang, kemudian bertambah menjadi 90 orang dan 120 orang. Tahun 2005 keanggotaannya menjadi 150 orang dan seorang ketua yang ditunjuk oleh Raja dengan masa bakti 4 tahun. Majelis Permusyawaratan memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan UU atau mengamandemen UU serta menyampaikan pendapat mengenai berbagai kebijakan pemerintah[8].
c)      Badan Yudikatif:
Dewan Tinggi Peradilan (Supreme Council of Judiciary/SCJ) mengatur administratif badan peradilan dan menangani masalah kewenangan mengadili (kompetensi). SCJ beranggotakan 11 orang yang dipilih dari para ulama terkemuka[9]. Sistem peradilan:
  • Peradilan Syariah, kewenangannya menangani seluruh perkara, terdiri 3 tingkatan:
    • Pengadilan tingkat pertama:
  • Summary Courts menangani perkara pidana (kriminal).
  • General Courts (pengadilan umum) menangani perkara perdata di luar peradilan khusus.
    • Appelate Courts (pengadilan tingkat banding) yang berada di 13 propinsi.
    • Supreme Court (pengadilan tingkat kasasi).
  • Peradilan administratif (Board of Grievances/Diwan Al-Mazalim), kewenangannya menangani perkara dimana pihaknya Negara.
  • Peradilan khusus: Labor Courts (sengketa terkait ketenakakerjaan), Commercial Courts (sengketa dagang), Family Courts (menangani perkara masalah perkawinan dan kekerasan di rumah tangga).
Selain itu dibentuk juga seksi khusus bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan[10].
d)     Dewan Ulama Senior (Council of Senior Ulama):
Dibentuk tahun 1971 oleh Raja Faisal merupakan badan penting yang memberikan nasehat kepada Raja dan Dewan Kabinet agar kebijakan pemerintah sesuai dengan hukum Syariah.
Kekuasaan Raja dibatasi oleh Syari’ah dan tradisi Saudi lain. Raja harus mengekalkan konsensus keluarga di raja Saud, para ulama dan unsur penting lain dalam masyarakat Saudi, tetapi dekritnya tidak perlu mendapat persetujuan mereka. Walaupun, undang-undang Arab Saudi adalah hukum Islam (Syari’ah), tetapi ideologi negara Kerajaan Arab Saudi adalah Wahabi. Ideologi wahabi adalah suatu pemahaman hukum Islam didasarkan pada praktek Rasulullah dan Sahabat-sahabatnya.  Ideologi wahabi dikenal dengan ideologi Salafisme[11].  Maka di negri ini tidak ada partai politik yang bertindak sebagai oposisi sedangkan hal sistem peradilan terdiri dari pengadilan-pengadilan biasa, peradilan tinggi agama islam, serta sebuah Mahkamah banding. Sistem bersumber dari Al-Qur’an yang penjabarannya diambil dari hadits periwayatan madzhab Wahabiyah[12].
4.      Konstitusi Arab Saudi
Islam sebagai dasar Negara Arab Saudi, Alqur’an dan Sunnah Rasulullah merupakan Undang-Undang Dasar (the constitution) nagara, dan syari’ah sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah (pengadilan-pengadilan) syari’ah. Dengan ulama sebagai hakim dan penasehat-pensehat.
Syari’ah sebagai hukum dasar yang mencakup konsep-konsep hukum yang yang menurut ahli tafsir berjumlah 155 ayat [13], dan dari al-Sunnah Rasulullah yang terkait dengan hukum, baik berupa pernyataan-pernyataan, tindakan atau perbuatan maupun suatu perizinan (tanpa disertai dengan suatu perkataan atau perbuatan). Demikian  juga tradisi hukum yang dilakukan oleh para sahabat nabi (ijma sahabi) dan penerapan hukum yang digali dari kedua sumber Islam oleh ulama-ulama, baik yang berada dalam lembaga peradilan maupun lembaga mufti.
Penerapan hukum Islam didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam wahyu (Alqur’an dan Sunnah Rasul),  dan hasil ijtihad ulama (hakim dan Mufti).  Walaupun ada pandangan bahwa Arab Saudi bukan Negara Islam, memang dia mengklaim bahwa sistem hukumnya sistem Islam. Namun, sebatas itu saja sistem yang yang diterapkan[14].
Menurut pandangan tersebut, Islam melarang adanya campur tangan orang kafir dalam Negara. Namun, Arab Saudi merupakan Negara yang mempersilahkan Amerika Serikat memakai landasan udara (lanud) miliknya. Selajutnya dikatakan Islam hanya membolehkan ikatan  ideologi sebagai pengikat umat, namun nasionalisme Arablah yang mengikat rakyat di Arab Saudi. Ikatan nasionalisme merupakan ikatan emosional yang terikat tempat, saat, dan kepentingan. Sementara itu, ikatan ideologi merupakan ikatan yang bersumber dari pemecahan pertanyaan 1) dari mana, 2) mau apa dan bagaimana   serta 3) mau ke mana. Demikian pula menurut pandangan tersebut, tidak ada putra mahkota dalam Islam. Menurut Islam, kedaulatan  di tangan syara’, namun kekuasaan di tangan umat. Sebagai pemegang kedaulatan, khalifah hanya bertugas menerapkan Islam atas umat, bukan menjadi penentu standar benar salah seperti di sistem kerajaan atau parlemen[15].
Rasulullah saw, tidak pernah menyebut Negara yang dibangunnya dengan bentuk republik, atau kerajaan dan atau lainnya. Rasulullah hanya meletakan Islam sebagai dasar Negara, demikian juga, para  penerusnya (Abu Bakar, Umar bin Khatthab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib), bahkan pengangkatan keempat khalifah dalam bentuk yang berbeda.  Ini menunjukkan bahwa, bentuk satu Negara diserahkan kepada rakyat dan pemerintahannya.
Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai Undang-Undang Dasar Negara, itu bukan berarti bahwa tidak ada undang-undang di bawahnya. Secara hirarki setelah kedua dasar hukum itu yang ditetapkan Pada tahun 1992 adalah Basic Law of Government yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara[16]. Jika di Indonesia dikenal dengan hukum dasar yaitu batang tubuh UUD 1945. Hukum Dasar Pemerintahan Arab Saudi yang mengatur sistem pemerintahan Negara, diantaranya ada beberapa pasal disebutkan di bawah ini. Pasal 17 Basic Law (27-8-1412 H/1-3-1992 M), menetapkan bahwa Pemilikan, modal, tenaga kerja adalah dasar ekonomi dan kehidupan social Kerajaan. Semua ini adalah hak-hak pribadi yang melayani fungsi sosial yang sesuai dengan Syari’at Islam. Pasal 18 ditetapkan bahwa Negara akan menjamin kebebasan dan tak dapat mengganggu gugat kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi tidak akan disita kecuali untuk kepentingan umum dan penyitaan akan dikompensasi secara wajar. Pasal 119 Penyitaan kolektif kepemilikan dilarang. Penyitaan kepemilikan pribadi hanya akan berlaku sesuai dengan suatu keputusan pengadilan. Pasal 26 Negara akan menyediakan kesempatan kerja kepada semua rakyat yang sanggup dan akan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi pekerja dan majikan. Pasal 36 Negara akan menjamin keamanan semua warga Negara dan orang asing yang hidup dalam tempat tinggalnya. Tidak ada orang yang akan ditahan, dipenjara, atau tindakan-tindakannya dibatasi kecuali oleh ketentuan-ketentuan hukum. Pasal 47 Warga Negara dan penduduk asing keduanya mempunyai hak yang sama terhadap proses peradilan (litigation).
Dengan demikian hirarki perundang-undang Arab Saudi jika didasarkan pada teori murni Hans Kelsen, maka hukum yang tertinggi adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan Hukum Dasar dan  Undang-undang adalah peringkat kedua dan ketiga. Dekrit Raja merupakan peringkat kempat. Ketiga jenis peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai  dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Alqur’an dan Sunnah Rasulullah. Perumusan hukum dasar, undang-undang dan dekrit Raja karena didasarkan pada Alqur’an dan Sunnah Rasulullah, maka semua aturan tersebut dikenal dengan hukum syari’ah. Berdasarkan peringkat hierarki terebut, maka sumber penggalian hukum Arab Saudi adalah 1) Wahyu (Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah), dan 2) ijtihad. Hukum dasar, dan undang-undang merupakan hasil ijtihad jama, yaitu keputusan-keputusan hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif. Sedangkan dekrit Raja merupakan hasil ijtihad fardi (individu), sebagai suatu peraturan peraturan Pemerintah.
5.      Sistem Peradilan
Ada dua institusi hukum yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan hukum yaitu  mahkamah syari’ah dan lembaga fatwa. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah Syari’ah  mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relative.  Mahkamah syari’ah memeriksa perkara pidana (jinayah) perkara perdata (muamalah), dan wilayah yuridiksinya terbatas berdasarkan kompentensi relatifnya.
Dengan pengertian lain peradilan itu menyangkut semua hak, baik itu hak Allah atau hak manusia. Jadi kedudukan peradilan itu pada prinsipnya adalah perpaduan di antara memberikan keputusan di kalangan orang-orang yang bersengketa dan menyampaikan sebagian hak-hak umum bagi rakyat, dengan memerhatikan persoalan-persoalan  warga negara yang terhalang haknya, baik menyangkut dengan hak-hak keperdataan maupun hak-hak publik.
Karena Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai Undang-Undang Dasar Negara, maka seluruh aspek hukum baik menyangkut dengan hukum had, qishas maupun hukum ta’zir dapat diterapkan pada setiap warga yang melanggar norma-norma hukum tersebut. Bagi warga yang membunuh dengan tanpa alasan hukum Syari’ah sanksi hukumnya dibunuh. Demikian juga pelaku zina, hukumannya dirajam, dan bagi warga yang melaporkan perbuatan zina warga lain tanpa alat bukti saksi empat orang, juga dikenakan sanksi rajam delapan puluh kali dan diasingkan atau diisolasi dari tempat kediamanannya. Hukuman bagi kelompok pengacau keamanan atau pelaku tindakan pidana konisitas, seperti perampokan dengan pembunuhan dikenakan sanksi pidana salib, yaitu suatu hukuman yang bersifat amputasi silang dua organ tubuh tangan kiri dan kaki kanan.
Hukuman-hukuman pidana inilah yang oleh dunia internasional mengecam Arab Saudi sebagai negara yang tidak melindungi hak-hak asasi manusia, bahkan dicap sebagai negara yang membelakukan hukum rimba.  
Hakim-hakim di mahkamah syari’ah apabila dalam memeriksa suatu perkara yang tidak ditemukan dasar-dasar hukum dalam Qur’an atau Sunnah Rasulullah atau basic law  of government,  maka diberikan kebebasan untuk berijtihad. ijtihad hakim baik berdasarkan pada keputusan hakim atas suatu perkara yang sebelumnya dengan sifat dan krakteristik perkara yang sama, maupun menggunakan hasil pemikiran para ulama hukum Islam klasik.   Bahkan seperti penerapan hukum Islam di dunia Islam lainnya, keputusan hakim mahkamah syari’ah sebagai preseden bagi hakim dalam menghadapi perkara yang mempunyai sifat dan karakteristik yang sama.
Sedangkan lembaga mufti berfungsi untuk memberikan keputusan hukum atas suatu persoalan yang menyangkut dengan kemaslahatan umum, baik menyangkut dengan masalah hak kewargaan negara maupun persoalan politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Keputusan  hukum lembaga fatwa bersifat mengikat untuk bagi seluruh warga negara Arab Saudi. Seperti fatwa yang mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan udara Arab Saudi untuk menyerang Irak.
Disamping kedua lembaga tersebut, terdapat juga lembaga hisbah lembaga ini merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa perkara yang terkait dengan perilaku pasar, seperti penyimpangan timbangan, atau penipuan dalam transaksi jual beli.  Apabila dalam pemeriksaan terhadap kasus-kasus  pelanggaran pasar dan pada tersangka dinyatakan bersalah dikanakan sanksi, baik sanksi pidana, sanki administrsi maupun sanksi perdata.
Hakim pada lembaga hisba  adalah polisi pengawas pasar yang diberikan tugas utuk menindak, memeriksa dan memutuskan pelaku pelanggaran di pasar, baik pelanggaran pidana seperti  penipuan ukuran timbangan, pelanggaran perdata  objek jual beli cacat, maupun pelanggaran administrasi seperti salah menggunakan izin usaha.
Meski syariat islam berlaku disana, namun dalam beberapa hal, sistem hukumnya juga mengenal perundang-undangan sekuler sebagai upaya untuk bisa menjembatani dan mengimbangi dalam hubungan dengan dunia luar. Apalagi dalam kaitannya dengan hubungan dagang minyak (join petrolioum) dengan negara-negara barat terutama Amerika[17].
6.       Hukum keluarga Arab Saudi
Di Negara yang hukum perkawinannya masih uncodified law , hukum perkawinannya didasarkan pada kitab-kitab fiqih madzhab yang dianut oleh negara tersebut. Pelaksanaan pernikahan serta hal-hal lain yang terkait dengan hukum pernikahan seperti talak dan rujuk pada umumnya ditangani oleh para ulama atau institusi keagamaan setempat yang dianggap berwenang menangani masalah keagamaan umat Islam. Negara Arab Saudi menggunakan Madzhab Hambali sebagai madzhab Negara, oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung syariat didasarkan kepada kitab-kitab madzhab tersebut[18].
a.          Usia Pernikahan
Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Karena di Negara ini tidak di tetapkannya Undang-Undang mengenai batasan minimal usia pernikahan[19], yang diterapkan hanyalah hukum fikih yang sebenarnya yaitu seseorang dapat menikah kapanpun asalkan telah cukup memenuhi syarat dalam madzhab yang dianutnya, dimana mayaoritas mereka bermadzhab Imam Hambali, bahkan pada tahun 2009 seorang mufti arab saudi pernah menyatakan bahwa usia wanita yang masih 10 atau 12 tahun sudah diperkenankan menikah[20].
Seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri baik atas izin walinya ataupun tidak, demikian pula seorang perempuan tidak dapat menikahkan untuk perempuan yang lainnya baik atas izin walinya ataupun tidak. Pernikahan tersebut hukumnya fasid, kalaupun terlanjur pernikahan yang akadnya dilakukan oleh pengantin perempuan sendiri, pernikahannya harus dipisahkan. Namun dalam hal hukuman, mengingat pernikahan tersebut menjadi wacana perdebatan sehingga tidak ada hukuman bagi pelaku pernikahan tersebut. Wali berurutan dari ayah, kakek kemudian saudara. Pernikahan oleh wali yang lebih jauh, sedangkan wali yang lebih dekat masih ada, menyebabkan pernikahannya batal[21].
b.      Poligami
Begitu pula dengan masalah poigami, Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada batasan atapun tata cara yang khusus mengenai prosedur yang harusnya dilakukan bagi para suami yang ingin berpoligami, walaupun tetap dibatasi hanya 4 orang  (istri) saja[22].
c.        Perwalian Pernikahan dan perceraian
Secara resmi, kontrak perkawinan dibuat antara pengantin pria dan "mahram" dari pengantin yang dimaksudkan. Namun status seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan adalah berbeda-beda. Oleh karena itu perempuan harus menentukan dalam kontrak perkawinan apakah mereka perawan, bercerai, atau janda.
Dalam kasus perceraian di Arab Saudi, pria memiliki hak unlilateral untuk menceraikan istri mereka (talak) tanpa perlu dasar hukum, seorang wanita hanya dapat memperoleh perceraian dengan persetujuan dari suaminya atau secara hukum jika suaminya telah merugikan dirinya[23]. Setelah perceraian resmi diputuskan, pria diwajibkan oleh hukum untuk menyediakan perawatan dan nafkah untuk mantan istrinya dalam periode waktu yang telah ditentukan( empat bulan dan sepuluh hari sesudahnya). Dalam praktek., sangat sulit bagi seorang wanita Saudi untuk mendapatkan perceraian pengadilan[24]Dalam hal perceraian., ayah memiliki hak asuh anak otomatis dari usia 7 dan putri dari usia 9[25]hak bagi pria untuk menikah hingga empat istri, dikombinasikan dengan kemampuan mereka untuk menceraikan istri kapan saja tanpa sebab, bisa menerjemahkan untuk poligami terbatas[26] .
B. Perwakafan dan Kewarisan
Sama halnya dengan bidang hukum keluarga yang lainnya, hukum wakaf juga merupakan hukum yang hidup di seluruh dunia Islam, apakah itu di Negara-negara berpenduduk muslim minoritas atau di Negara yang mayoritas muslim. Begitu penting dan strategisnya kedudukan wakaf bagi jaminan sosial umat dan kesejahteraan umum secara keseluruhan. Maka tidak terlalu sulit untuk dimengerti jika di sejumlah Negara Islam seperti Arab Saudi serta Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim memiliki menteri perwakafan.
Arab Saudi sebagai Negara Islam konstitusional adalah Negara Islam yang sangat peduli dengan penataan dunia perwakafan. Tradisi wakaf yang dicanangkan Nabi Muhammad saw. di Madinah lebih dari 14 abad silam, dapat dikatakan secara terus-menerus dipelihara oleh setiap pemerintahan Islam yang telah berjalan silih berganti dari waktu ke waktu dan dari khalifah ke khalifah bahkan dari raja ke raja hingga sekarang.
Pada tahun 1966 M arab Saudi membentuk departemen wakaf dalam pemerintahannya. Pada pokoknya, departemen wakaf ini memiliki tugas utama untuk menangani berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf, seperti membuat perencanaan serta pengembangan harta wakaf, mensosialisasikan program-program wakafyang telah disetujui, mendistribusikan hasil wakaf kepada masyarakat yang berhak dan memelihara kelanggengan aset-aset wakaf di samping menyusun laporan lengkap dan rinci kepada pihak kerajaan Saudi.
Di antara pengelolaan wakaf yang paling menonjol di arab Saudi adalah pengelolaan wakaf khusus bagi dua kota yang paling dihormati umat Islam yaitu Mekah dan madinah. Di atas tanah di sekitar Masjid Al-Haram di Mekah dan di atas tanaha yang terletak di sekeliling Masjid An-Nabawi di Madinah, dibangun sejumlah pertokoan dan perhotelan atau rumah-rumah penginapan untuk dikelola secara profesional guna menghasilkan dana yang kemudian membiayai perawatan berbagai asset yang dimiliki kedua kota tersebut.
Adapun mengenai masalah kewarisan secara umum , hukum kewarisan Islam pada dasarnya tetap berlaku di hampir atau bahkan di seluruh dunia Islam. Baik dunia islam yang mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang maupun yang tidak atau belum mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang. Arab Saudi termasuk ke dalam Negara yang tidak menjadikan hukum kewarisannya ke dalam undang-undang akan tetapi mereka mengatasi masalah waris mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah[27].
7.      Aplikasi Hukum Keluarga Arab Saudi
Penggunaan Al-Quran dan sunnah sebagai hukum yang dipakai untuk mengatur hukum keluarga oleh Arab Saudi menyebabkan para hakim, ulama dan mufti harus lebih banyak mengeluarkan ijtihadnya dikarenakan umumnya sumber hukum yang mereka miliki. Tidak jarang para ulama tersebut mengalami perbedaan pendapat mengenai masalah yang sama. Hal ini membuat pihak PBB menyarankan kepada Arab Saudi untuk merevisi hukum keluarga yang dipakai oleh Negara tersebut.di samping perbedaan pendapat yang acap kali terjadi oleh para ulama yang ada di Arab Saudi, PPB juga menilai hukum keluarga yang dipakai Arab Saudi saat ini membuka kemungkinan terjadinya diskriminasi khususnya terhadap perempuan. Sehingga PBB merasa perlu untuk menyarankan adanya revisi terhadap hukum keluarga di Negara ini[28].
Adapun aplikasi hukum keluarga di masyarakat Arab Saudi sendiri banyak menghadapi masalah-masalah yang perlu diperhatikan karena dianggap melanggar nilai-nilai sosial oleh sebagian masyarakat dunia. Seperti praktek nikah di bawah umur dan nikah misyar.
8.       Kesimpulan
Arab Saudi adalah salah satu negera di Timur Tengah dalam bentuk kerajaan, Undang-Undang Dasar negara adalah Alqur’an dan Sunnah Rasulullah, sedang hukum dasar negara adalah Syari’ah (basic law of government). Dengan demikian, sistem  hukumnya adalah sistem hukum Islam, yaitu bersumber dari wahyu (Alqur’an dan Sunnah Rasul), dan Ijtihad.

DAFTAR PUSTAKA
Elhadj, Elie (2006). The Islamic Shield: Arab Resistance to Democratic and Religious Reforms.
Mahmood, Tahir, (1987),Family law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis ,New Delhi:Academy of Law and Religion.
Nasition, Harun, (1980), Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Bulan Bintang, Jakarta.
Otto, Jan Michiel (2010). Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present.
Sjadzali, Munawir, (1993), Islam dan Tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran), UI Press, Jakarta
Thahir, Ajid, (2004). Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafinda Persada.
Syafie, Innu Kencana dkk.(2011). Perbandingan Pemerintahan, Bandung: Refika Aditama.  
Wahid, Abdurrahman, (2001), Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pasantren, Yogyakarta, LKiS
http /www.indonesia. faithfreedom,
http://yanluamohdar2010.blogspot.com/2012/03/sistem-hukum-arab-saudi.html




[1] lahir di Madinah pada tahun 93H-179H, dengan nama Abu abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirbin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail binAmr bin al-Haris Dzi Ashbah. Lihat: Tahir Mahmood, Family law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis (New Delhi:Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 73-76.
[2] Ajid Thahir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2004. Hlm.233
[3] Ibid.
[4] (http//ms. wikipedia.org/, tgl 23 Oktober 2012, 9.48 am)
[5]Inu Kencana Syafei. Perbandingan Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama. 2011, hlm. 85
[6] Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran), Jakarta : UI Press, 1993, hlm.221.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] [Dekrit Raja tanggal 2 April 2005 telah menyetujui rencana restrukturisasi badan peradilan sesuai susunan di atas, termasuk pergantian nama dari Supreme Judicial Council menjadi Supreme Council of Judiciary]
[11]Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pasantren, Yogyakarta: LkiS. 2001,hlm. 19.
[12]Inu Kencana Syafie, Op.Cit,hlm.83.
[13]Harun Nasition, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jakarta: Bulan Bintang,1980.
[14] (http /www.indonesia. faithfreedom.) Diakses 22 oktober 2012. 22.28 pm.
[15]Ibid
[17] Tajid tahir. Op.Cit, hlm. 119-120.
[18]Ulfah Fauziyah Hidayati . Makalah hukum keluarga Arab Saudi. Lihat http://id.scribd.com/doc/86753969/Hukum-Keluarga-di-Arab-Saudi. diakses  21 Oktober 2012. 21.17 pm
[19] Selasa, 21 April 2009 pukul 23:25:00 Saudi Kaji Batas Minimal Usia Pernikahan  RIYADH -- Pemerintah Arab Saudi sedang mengkaji pemberlakuan batas usia minimal pernikahan. Direktur Urusan Pernikahan pada Departemen Kehakiman Arab Saudi, Mohamed al-Babtain, mengatakan, langkah itu dilakukan setelah sebuah pengadilan mengesahkan pernikahan seorang anak perempuan yang berusia delapan tahun dengan seorang pria yang lebih tua 50 tahun. Lihat: http://www.yiela.com/view/394788/arab-saudi-kaji-usia-minimal-pernikahan.
[20] Jan Michiel Otto. Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present. 2010, hlm. 164.
[21] Ibn Qudamah, Al Kafi fiqh Ahmad ibn Hanbal, kitab nikah, hlm. 1.
[22] http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_system_of_Saudi_Arabia. Diakses 22 oktober 2012. 22.28 pm.
[23] Jan Michiel Otto. Op.cit, hlm. 164.
[24] Ibid, hlm. 164.
[25] Ibid, hlm. 163–164.
[26] Elhadj, Elie. The Islamic Shield: Arab Resistance to Democratic and Religious Reforms. 2006, hlm. 51.
[27]Jan Michiel Otto. Op.Cit.
[28] Ulfah fauziyah Hidayati, Op.Cit.